SelebNews.id | Jakarta – Gaduh “bocoran” vonis Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Judicial Review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang akan mengembalikan Sistem Pemilu dari Terbuka menjadi Tertutup, mendapat sorotan banyak pihak. Jika bocoran putusan itu benar adanya, berarti Indonesia mengalami kemunduran dalam demokrasi yang jadi amanat reformasi.

“Jika MK benar-benar memutuskan Proporsional Tertutup menjadi Sistem Pemilu Legislatif di tahun 2024, ini artinya MK harus bertanggung-jawab sepenuhnya atas mundurnya demokrasi di Indonesia,” kata M. Nur Purnamasidi, anggota DPR RI Fraksi Golkar saat dihubungi media belum lama ini.

Senator Golkar Dapil Jatim IV yang meliputi Jember Lumajang ini menilai putusan MK tersebut melukai banyak pihak yang memiliki komitmen untuk menjaga amanat reformasi, sesuai dengan yang diharapakan mayoritas publik.

“Bocoran keputusan MK seolah menafikan keinginan mayoritas masyarakat yang ingin mempertahankan sistem pemilu legislatif dengan sistem proporsional terbuka, termasuk di dalamnya adalah 8 partai politik yang sekarang duduk di DPR, yaitu Partai Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, Demokrat, PKS, PPP, dan PAN,” tegasnya.

Menurut pria yang akrab disapa Bang Pur, 8 Parpol yang mewakili sebagian rakyat Indonesia, konsisten menjalankan amanah Reformasi yang digulirkan sejak tahun 1998. Bang Pur menambahkan, semua pihak seyogyanya menjaga mandat tersebut, termasuk memastikan sistem politik yang dijalankan di dalamnya.

“Memastikan sistem politik yang dijalankan di dalamnya dapat mencegah tumbuh kembangnya oligarchi politik yang berdampak berkurang dan hilangnya partisipasi publik dalam politik serta pengambilan kebijakan di negeri ini,” tandas Bang Pur yang juga Ketua Konsolidasi Wilayah Jawa II DPP Ormas MKGR.

Lebih jauh Purnamasidi mengatakan bahwa bocoran keputusan MK itu sulit diterima akal sehat karena putusan itu secara nyata memundurkan demokrasi.

“Tentu harus kita tolak bersama,” imbuh Anggota Komisi X DPR RI ini dengan lantang.

Purnamasidi berharap MK benar- benar mempertimbangkan suara mayoritas publik dalam pengambilan keputusan, terkait penetapan Sistem Pemilu Legislatif yang sebentar lagi akan diputuskan.

“Saya yakin hati nurani dan komitmen reformasi masih bersarang di dalam hati dan jiwa para Hakim MK,” pungkas  Bapak Pejuang Guru Honorer PPPK ini penuh harap.

Sebagaimana diketahui, bocoran keputusan MK diungkap oleh Denny Indrayana yang diunggah di sosial media pribadinya.

“Bocoran keputusan kembali ke Sistem Pemilu Tertutup yang hanya memilih tanda gambar partai politik saja. Info tersebut menyatakan, komposisi 6 berbanding 3 dissenting,” ungkap Denny.(Dens)